Gubernur Fakhiri Bentuk Tim Khusus untuk Tertibkan Aset Pemprov
Jayapura, Voxpapua – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri membentuk tim khusus untuk menertibkan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang selama ini belum terkelola optimal.
Langkah tersebut disampaikan Fakhiri dalam rapat internal yang berlangsung di Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, Sabtu (4/4/2026).
Ia menegaskan, penataan aset menjadi prioritas untuk memastikan seluruh barang milik daerah terdata dan terjaga dengan baik.
“Aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai tempat harus dipastikan keberadaannya, baik di dalam Papua maupun di luar daerah,” ujar Fakhiri.
Menurut dia, masih terdapat sejumlah aset yang belum tercatat secara optimal. Bahkan, tidak sedikit barang yang berpotensi hilang jika tidak segera ditelusuri dan diverifikasi.
Pemprov Papua, kata dia, akan memanggil pihak-pihak terkait guna menelusuri keberadaan aset, termasuk yang berada di wilayah perairan.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada aset yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON), baik berupa venue maupun peralatan pendukungnya.
Fakhiri menegaskan, seluruh fasilitas tersebut akan diperiksa untuk memastikan kondisinya masih layak dan dapat dimanfaatkan kembali, terutama dalam persiapan menghadapi Pra-PON dan PON mendatang di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Untuk mempercepat langkah tersebut, ia telah memerintahkan Sekretaris Daerah membentuk tim kecil yang bertugas melakukan pendataan dan penanganan aset secara intensif.
Fakhiri optimistis, pengelolaan aset yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, Pemprov Papua juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan venue PON, terutama terkait tingginya biaya listrik. Untuk itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan PLN guna mencari solusi.
Ke depan, Pemprov Papua mempertimbangkan pembentukan skema pengelolaan khusus, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar aset dapat dikelola lebih profesional dan produktif.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap seluruh aset daerah dapat teridentifikasi, terjaga, serta dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan di Papua. (*)
