Komitmen Nyata Pemerintahan LUKMEN di Bidang Pendidikan
Jayapura (VP) – Pemerintah Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe dan (alm) Klemen Tinal (LUKMEN) terus berkomitmen memberantas buta aksara di Bumi Cenderawasih, lewat berbagai program dan kerjasama nasional maupun internasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Protasius Lobya mengatakan salah program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam memberantas buta aksara adalah dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi.
“Untuk Perguruan Tinggi, dikembangkan program Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dikhususkan untuk menekan buta aksara pada wilayah yang memiliki angka tinggi. Selain itu, dengan menglokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar per tahun, walaupun ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota,” kata Protasius di Kota Jayapura, Senin (5/12/2022).
Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), ujar ia, Pemprov Papua membangun sekolah berpola asrama di lima wilayah adat, yakni Saireri, Animha, Meepago, Laapago dan Mamta.
“Ini merupakan salah satu program prioritas Pak Gubernur untuk menjawab lulusan orang asli Papua yang ke luar negeri, dengan membangun sekolah berpola asrama di lima wilayah adat,” ujarnya.
Pendidikan prioritas utama
Pendidikan merupakan satu program prioritas utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua. Melalui program afirmasi yang disediakan pemerintah, hingga saat ini sudah banyak anak asli Papua menyandang gelar sarjana dan lulusan keahlian perguruan tinggi negeri di Indonesia hingga luar negeri melalui program afirmasi pendidikan orang asli Papua.
“Bahkan saat ini sudah banyak anak-anak asli Papua yang telah bekerja pada sejumlah kementerian dan lembaga,” katanya.
Menurut ia, sebelum ada program afirmasi orang Papua sangat sulit masuk Perguruan Tinggi di luar Papua, apalagi masuk Universitas Indonesia ataua Universitas Gadjah Mada, tapi lewat program Nasional Afirmasi yang didukung penuh oleh Pemprov Papua, maka anak-anak Papua setiap tahun mendapatkan layanan pendidikan diseluruh perguruan tinggi negeri yang ada di tanah air, dan mendapat dukungan penuh dari dana Otsus.
“Pendidikan menjadi salah satu prioritas Pemprov Papua dalam upaya memerangi buta aksara bekerja sama dengan perguruan tinggi berbasis keagamaan di tanah Papua. Pada hal kewenangan ini seharusnya ada di Pemkab dan Pemkot,” ujarnya.
Protasius meyakini, angka buta aksara di Papua dapat diturunkan, karena sudah ada beberapa kabupaten yang menjadi percontohan dan saat ini tinggal bagaimana komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendidikan mulai usia dini. (Admin)
