Dinamika Pasifik Selatan dalam Bayang-Bayang Warisan Kolonial dan Tantangan Kontemporer

Kawasan Pasifik Selatan menyimpan dinamika sosial politik yang tidak kalah kompleks dibanding kawasan lain di dunia. Negara-negara seperti Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Vanuatu, New Kaledonia, Fiji, dan Nauru merupakan representasi dari wilayah yang hingga kini masih berupaya menyelesaikan warisan kolonial sambil menghadapi tantangan-tantangan baru di era modern. Dalam pandangan saya, dinamika ini tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek utama: warisan kolonial, kerjasama regional yang belum solid, serta penetrasi kekuatan global.

Pertama, warisan kolonial menjadi akar dari banyak persoalan politik dan sosial di Pasifik Selatan. Kolonisasi tidak hanya membentuk batas-batas negara, tetapi juga membentuk struktur politik yang sering kali tidak sesuai dengan tatanan sosial-budaya lokal. Seperti yang dijelaskan oleh Zulkifli dalam Sistem Politik Pasifik Selatan, banyak negara di kawasan ini mengadopsi sistem politik dari negara penjajah yang kemudian tidak sepenuhnya berhasil diimplementasikan secara efektif karena tidak kompatibel dengan struktur masyarakat adat setempat (Zulkifli, hal. 45).

Kasus Bougainville di Papua New Guinea adalah contoh nyata bagaimana warisan kolonial memicu ketidak puasan yang berujung pada tuntutan pemisahan diri. Sanapid (1992) dalam studinya menjelaskan bahwa akar konflik di Bougainville bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga terkait identitas politik dan kultural yang tidak pernah diakomodasi secara adil dalam kerangka negara tersebut dam terutama pada negara Asia Pasific. Dalam jangka panjang, persoalan seperti ini menjadi ancaman bagi stabilitas nasional negara-negara Pasifik.

Kedua, meskipun telah ada berbagai inisiatif kerjasama regional seperti Pacific Islands Forum dan Melanesian Spearhead Group (MSG), tetapi efektivitasnya masih terbatas. Greg Fry dan Sandra Tarte (2015) dalam The New Pacific Diplomacy menyatakan bahwa diplomasi negara-negara Pasifik kini mengalami transformasi dari ketergantungan ke arah kemandirian, namun masih sangat rentan terhadap pengaruh donor dan negara besar seperti Australia dan Tiongkok. Mereka menyebut fenomena ini sebagai “diplomasi pasifik baru” yang mencoba menegosiasikan kedaulatan dalam konteks globalisasi dan geopolitik regional.

Kawasan ini juga menghadapi persoalan perubahan iklim yang akut. Negara-negara kecil seperti Tuvalu dan Nauru bahkan menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan air laut. Laporan Tuvalu National Adaptation Programme of Action (2007) menyebut bahwa migrasi iklim bukan lagi kemungkinan, melainkan realitas yang akan berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, bahkan politik kawasan Pasifik. Menurut saya, tantangan perubahan iklim ini justru bisa menjadi titik temu solidaritas antar negara Pasifik jika dikelola secara kolektif.

Ketiga, dari perspektif Indonesia, dinamika di Pasifik Selatan memiliki implikasi langsung, terutama dalam konteks Papua Barat. Beberapa negara Pasifik secara terbuka mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Christo (2015) dalam ULMWP: Sebuah Profil mencatat bagaimana solidaritas Melanesia menjadi alasan utama dukungan terhadap isu Papua Barat (Kemerdekaan Papua) di berbagai forum internasional. Indonesia perlu memperkuat pendekatan diplomasi kultural dan sosial, tidak hanya menekankan aspek keamanan tetapi budaya dan ekonomi menjadi tolak ukur.

Menurut saya, pendekatan yang lebih mengedepankan identitas Melanesia, seperti yang ditulis oleh Bernard Meterray dalam Nasionalisme Ganda Orang Papua (2012), dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Ini termasuk pendekatan berbasis kesetaraan, kekerabatan, dan nilai-nilai adat.

Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa kawasan Pasifik Selatan adalah kawasan yang harus dipahami secara multidimensional: sebagai korban kolonialisme, pelaku diplomasi regional yang sedang tumbuh, dan kawasan strategis dalam geopolitik global. Negara-negara di kawasan ini membutuhkan solidaritas internasional yang menghormati kedaulatan, adat, dan hak-hak masyarakat local, Sebagai mahasiswa yang mempelajari kawasan ini, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk membangun narasi yang adil dan inklusif tentang Pasifik Selatan.
________________________________________
Daftar Pustaka (kutipan digunakan):
• Christo (Ed), 2015. ULMWP: Sebuah Profil. Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat, ULMWP.
• Fry, Greg & Tarte, Sandra (Ed). 2015. The New Pacific Diplomacy. Canberra: ANU Press.
• Meterray, Bernard. 2012. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
• Sanapid, Ali. 1992. Pergolakan Bougainville dan Masalah Integrasi Politik di Papua New Guinea. Skripsi FISIP UI.
• Tuvalu National Adaptation Programme of Action. 2007. Ministry of Natural Resource, Environment, Agriculture and Lands.
• Zulkifli, 2010. Sistem Politik Pasifik Selatan. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Oleh: Sheva Gustiansyah Gunawan Siompo
Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua.