BMC Gelar Training Keterbukaan Informasi
Jayapura, voxpapua.com – Budget Resource Center (BRC) Honai Papua menggelar training keterbukaan informasi guna mengajak masyarakat ikut bersama-sama mengawasi perencanaan penganggaran daerah.
Manajer Learning BRC Honai Papua, Eirene Margretha Waromi mengatakan pihaknya selalu berupaya mengajak seluruh badan publik di Papua dan Papua Barat terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan selalu menginformasikan apa yang dilakukan kepada masyarakat.
“Pengawasan terhadap proses perencanaan penganggaran perlu dilakukan bersama, demi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Papua bisa meningkat,” kata Waromi di Jayapura, Selasa (23/11/2021).
Ia menjelaskan, kehadiran pusat pembelajaran di Papua adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka tata kelola anggaran yang baik, sehingga apa yang menjadi hak-hak masyarakat serta kewajiban pemerintah bisa selaras dilakukan dengan baik.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya sengaja melakukan pelatihan dengan melibatkan jajaran pemerintah di Papua dan Papua Barat, dalam rangka mendorong keterbukaan informasi sebagai upaya meningkatkan perencanaan penganggaran di pemerintahan yang akuntabel.
“Intinya kami ingin mengajak semua badan publik untuk terbuka, dengan demikian pengawasan bisa berjalan baik,” ujarnya.
Eirene Waromi, berdasarkan hasil riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bersama BRC menemukan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan koordinasi di Papua dan Papua Barat masih berada pada titik terendah.
Artinya, semua informasi yang harus dikonsumsi oleh publik masih belum transparan, sehingga pihaknya belum bisa mengukur apakah antara perencanaan dan penganggaran ada sebuah kesesuaian yang dampaknya bisa menjangkau kebutuhan masyarakat atau tidak.
Dengan demikian, dirinya berharap ke depan Pemerintah Papua dan Papua Barat harus lebih meningkatkan tata kelola perencanaan penganggaran sehingga apa yang menjadi hak rakyat bisa benar-benar terwujud.
“Intinya kesejahteraan dan peningkatan pembangunan di Papua dan Papua Barat harus benar-benar mengalami peningkatan,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Papua, Jeri Yudianto mengatakan kegiatan hari ini merupakan rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia.
Salah satu upaya pendampingan pencegahan korupsi di Papua dan Papua Barat, memberikan pelatihan kepada seluruh stakeholder terkait dengan tujuan masyarakat bisa mengawal perencanaan penganggaran di pemerintah.
“Amanat Undang-undang keterbukaan informasi sangat jelas menekankan, informasi merupakan hak asasi warga negara dari setiap badan publik,” kata Jeri.
Kami harap, pejabat pengelola informasi di setiap badan publik bisa mengetahui kewajiban apa yang harus dilakukan dan bagi masyarakat bisa mengetahui mekanisme jika ingin mendapat informasi terkait perencanaan penganggaran di pemerintah. (*)
